Moratorium Tetap Diberlakukan Sebelum Ada Perubahan Perlindungan TKI

BNP2TKI (23/6): Sistem Kafiil (penanggungjawab) yang berperan dalam pola hubungan antara tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan majikan pada negara-negara di Timur Tengah menghambat berkembangnya pola hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan majikan.

Perubahan sistem kafiil ini merupakan salah satu rekomendasi yang diajukan pemerintah kepada 4 negara yang terkena Moratorium (penghentian sementara) penempatan TKI seperti Arab Saudi, Yordania, Kuwait dan Syria.

Karena itu, pembukaan kembali pengiriman TKI ke-4 negara itu amat bergantung kepada sejauhmana sistem pengawasan yang baru bisa mengawasi adanya (perlakukan adil) terhadap para pekerja yang umumnya bekerja di rumah tangga. Selain itu, pemerintah juga meminta kepada agensi di negara-negara terkena Moratorium itu agar memasukkan aturan adanya laporan rutin dari agency di sana agar pemerintah bisa melakukan pencegahan awal (pre-emptive action).

“Kami menunggu adanya perbaikan kebijakan dalam perlindungan TKI di negara-negara Timur Tengah,” ujar Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat menjawab pertanyaan wartawan Cable News Network (CNN), Atikah Shubert di ruang kerjanya, Jumat (22/6).

Menurut Jumhur, sejauh ini masih kuatnya kecenderungan orang-orang Arab yang menganggap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja kepada mereka seperti sudah dibeli.

Apalagi, sistem kafiil yang berakar pada budaya di kalangan suku orang Arab ini selama ini ditengarai sebagai salah satu penyebab utama maraknya permasalahan kerja di sejumlah negara-negara Arab, utamanya Arab Saudi.

Sebelum Moratorium, kata Jumhur, setiap hari ada 20.000 TKI sektor rumah tangga atau 60.000 tiap bulannya yang ditempatkan ke sejumlah negara di Timur Tengah. Dari jumlah itu, negara Arab Saudi merupakan negara terbesar yang meminta TKI rumah tangga yang umumnya didominasi kaum wanita.

Ia menjelaskan, dengan kuatnya sistem Kafiil maka jika ada kasus sulit membawa kasus itu ke jalur hukum. Hal itu ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Arab Saudi dan sejumlah negara Arab lainnya hingga kini belum menandatangani Mandatory Notification Consuler (MNC) atau kewajiban negara setempat untuk memberitahu kepada kantor perwakilan Indonesia jika ada WNI/TKI yang sedang mengalami permasalahan hukum.

“Akibatnya, jika ada kasus TKI dipengadilan, sering kita terlambat mengetahuinya karena pihak Arab Saudi tidak mempunyai kewajiban melaporkan hal itu,” tandas Jumhur.

Jumhur meragukan sistem Kafiil ini bisa dihilangkan perannya dalam pola hubungan TKI dengan majikan di Arab Saudi. Karena itu, moratorium ke-4 negara bisa terhambat jika negara-negara itu tidak mau menerapkan pola pengawasan baru terhadap sistem Kafiil ini.

“Moratorium dilakukan pemerintah karena kita tidak yakin akan perlindunganya di ke-4 negara itu,” tegas Jumhur. Pemerintah, kata Jumhur, memang membayar mahal dengan bekurangnya penempatan 60.000 peluang kerja sektor rumah tangga akibat Moratorium ini. Namun, hal ini memang harus dilakukan demi peningkatan martabat bangsa.

Karena itu, Jumhur melanjutkan, pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk menggiatkan ekonomi lokal untuk memperluas kesempatan kerja bagi TKI yang gagal berangkat. “Ini hikmah Moratorium pemerintah daerah harus kreatif,” tandasnya.

Ia menambahkan, BNP2TKI kini sedang mengembangkan pola penempatan TKI dengan sistem live out system atau tinggal di luar rumah majikan. Di Penang, pola live out system ini sudah dilakukan dan pola ini juga sedang diperkenalkan di sejumlah negara di Timur Tengah. Sistem live in (tinggal dengan majikan) merupakan penyebab utama maraknya kasus-kasus TKI rumah tangga di ke-4 negar terkena Moratorium.

Dia mengakui, meski Moratorium masih berjalan di Timur Tengah, masih ada sekitar 5-10 persen TKI yang berangkat melalui Malaysia dan Singapura. Pemerintah tidak akan segan untuk menindak para calo atau sponsor yang terlibat dalam modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Saya tentu khawatir dengan nasib TKI korban trafficking. Orang lapar memang tidak bisa ditahan dan harus cari kerja untuk menafkahi keluarganya,” papar Jumhur.